Lapadnews.com, Palembang – Gerakan Rakyat Muda Menggugat Sumsel (GERAMM) mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mereka menilai BUMD belum memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat dan perlu evaluasi menyeluruh.
Ketua GERAMM, Ridwan, menyampaikan bahwa pihaknya mempertanyakan efektivitas dan tata kelola BUMD, terutama terkait kinerja keuangan dan manfaat yang diberikan kepada daerah.
"Kami meminta kejelasan mengenai pengelolaan dana yang telah diinvestasikan dalam BUMD. Seharusnya, BUMD menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar beban bagi anggaran daerah," ujar Ridwan dalam keterangannya, Rabu (19/03/2025).
GERAMM menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:
Transparansi Keuangan: Perlu adanya laporan yang terbuka dan mudah diakses terkait penggunaan anggaran dan alokasi investasi.
Kinerja Perusahaan: Evaluasi terhadap BUMD yang mengalami kerugian dan tidak memberikan dividen optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tata Kelola: Mendorong audit independen untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan bebas dari potensi penyimpangan.
Menurut Ridwan, langkah evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa BUMD berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jika ditemukan ketidakefisienan, ia menyarankan agar dilakukan perombakan manajemen atau langkah strategis lainnya demi keberlangsungan BUMD yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Kami berharap Gubernur Sumatera Selatan dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan BUMD memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun manajemen BUMD terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan GERAMM. (*RD)
Social Header