Lapadnews.com, Palembang - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Provinsi Sumatera Selatan menggelar aksi di halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (Kamis, 22/08/2024)
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Rinaldi Davinci, Ketua Wilayah SEMMI Sumsel, menyampaikan tuntutan mereka dalam aksi tersebut. "Kami mendesak Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk tidak melakukan pembahasan terkait APBD TA 2025. Mengingat akan ada anggota DPRD baru yang menggantikan beberapa dewan yang tidak terpilih, maka sebaiknya mereka tidak ikut serta dalam diskusi ini," ungkapnya.
Rinaldi menambahkan, dengan akan digantinya Pj. Gubernur Sumsel oleh gubernur terpilih dalam Pilkada mendatang, maka pembahasan APBD TA 2025 menjadi tidak efektif jika dilakukan oleh pemerintahan yang saat ini menjabat. “Seharusnya, pembahasan APBD 2025 dilakukan oleh dewan terpilih serta gubernur yang akan terpilih nanti,” tegasnya.
Tuntutan SEMMI Sumsel dalam Aksi:
1. Menolak Pembahasan APBD Induk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilakukan oleh anggota DPRD periode 2019-2024, karena dianggap tidak lagi mewakili rakyat Sumatera Selatan. Lebih dari 50% kursi DPRD akan diisi oleh orang baru.
2. Menolak Pembahasan APBD Induk Tahun 2025, karena cenderung hanya menguntungkan anggota DPRD yang tidak terpilih kembali dan tidak lagi dipercaya oleh rakyat Sumsel.
3. Menolak Politisasi Anggaran menjelang Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2024.
4. Meminta Penundaan Pembahasan APBD Induk Tahun 2025, dengan beberapa alasan:
- Penundaan Pilkada mengharuskan menunggu hasil Pilkada terlebih dahulu.
- Pemilu legislatif yang maju dari April ke Februari memberi kesempatan bagi anggota DPRD yang baru dilantik untuk menunaikan janji politik mereka.
- Dinamika politik yang berkembang akibat perubahan jadwal Pemilu dan Pilkada harus diperhatikan demi kepentingan masyarakat.
- Tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai keharusan penyelesaian pembahasan APBD 2025 pada awal September, yang menimbulkan pertanyaan tentang proses tersebut.
5. SEMMI Sumsel menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar jika APBD Tahun Anggaran 2025 tetap disahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyuarakan keresahan mahasiswa terkait legitimasi dewan yang masih menjabat dalam membahas APBD yang seharusnya menjadi wewenang pemerintah dan anggota dewan yang baru terpilih. (*Red)
Social Header