Lapadnews.com, Palembang - Acara evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan yang diadakan oleh Cipayung Plus dan BEM Se-Sumatera Selatan berlangsung dengan penuh antusias. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, bersama Penjabat (Pj.) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., M.SE. Acara berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Lantai 2, mulai pukul 17:00 WIB hingga 19:00 WIB. (25/07/2024)
Dalam acara tersebut, OKP Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Selatan menyampaikan beberapa tuntutan penting sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap perkembangan dan permasalahan di Sumatera Selatan. Tuntutan yang diajukan meliputi:
Perbaikan Dunia Pendidikan: Para peserta menekankan perlunya penuntasan dan perbaikan menyeluruh terhadap carut-marutnya sektor pendidikan di Sumatera Selatan. Mereka meminta agar sistem pendidikan diperbaiki agar lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Alokasi Anggaran Karhutla: Tuntutan berikutnya adalah alokasi anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Mereka mengharapkan anggaran tersebut digunakan dengan tepat dan efisien agar dapat meminimalkan dampak bencana karhutla yang sering melanda wilayah Sumatera Selatan.
Penanganan Ilegal Drilling dan Ilegal Mining: Cipayung Plus dan BEM se-Sumsel meminta agar permasalahan ilegal drilling dan illegal mining ditangani dengan serius dan humanis. Mereka berharap semua kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas-aktivitas ilegal tersebut.
Optimalisasi Peran OPD: Terakhir, mereka menekankan pentingnya optimalisasi peran OPD di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Efektivitas kerja dari OPD diharapkan dapat meningkat untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat.
Sumatera Selatan adalah provinsi yang besar baik secara geografis maupun potensi sumber daya manusia dan alamnya. "Sebagai mahasiswa yang memiliki fungsi sebagai agen kontrol sosial, menjaga potensi provinsi yang dicintai ini adalah kewajiban kami. Segelumit permasalahan yang ada di Sumatera Selatan tentunya membuat kami resah. Untuk menyelesaikan segala permasalahan yang sangat kompleks ini, perlu kolaborasi aktif antara pemerintah, OPD di bawahnya, serta stakeholder di Sumatera Selatan termasuk organisasi pemuda dan mahasiswa," tutur Widodo, salah satu perwakilan Cipayung Plus.
Pada kesempatan tersebut, Eko Wahyudi menegaskan bahwa semua aktivitas penyulingan minyak yang dilakukan di luar ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 adalah ilegal. “Tidak boleh ada refinery ilegal di Sumsel. Penarikan minyak rakyat di luar ketentuan resmi adalah tindakan kriminal,” ujarnya.
 |
| Tampak Eko Wahyudi, Widodo,Yoga bersama Cipayung Plus Sumsel dan BEMNUS Sumsel Gelar Evaluasi OPD Sumatera Selatan |
Acara ini merupakan bagian dari upaya aktif para mahasiswa dan organisasi kepemudaan seperti KNPI, PMII, IPNU, IMM, LMND, GMKI, PMKRI, GMNI, KMHDI, HMI dan BEMNUS dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah serta berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan ada langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Sumatera Selatan.
Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati dan Pj. Gubernur Elen Setiadi memberikan tanggapan positif terhadap usulan yang disampaikan. Mereka berjanji akan mempertimbangkan dan menindaklanjuti berbagai tuntutan tersebut untuk kepentingan masyarakat Sumatera Selatan. (*Red/Lapadnews)
Social Header